Etika dan Bisnis

Nama : Anggi Ayudia Larasati
NPM  : 11213005
Kelas: 4EA25

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA

DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

MARIHOT NASUTION

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

DODDY SETIAWAN

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

The aims of this research at examining the influence of corporate governance

mechanisms, such as, board of commisioner composition and size, and audit committee

existence on the earnings management practice in public bank companies listed in

Jakarta Stock Exchange. The samples of this research is all of public banks companies

existed in Indonesia in the year of 2000-2004 which were listed in Jakarta Stock

Exchange. The research data were collected from public bank’s financial statement for

the period of 2000 until 2004, from Indonesian Banking Directory published by Bank

Indonesia from 2001 until 2005, and also from each company’s websites. Purposive

sampling method was used to determine research sample. From this method, we have

collected 100 observations from 20 public banks companies/5 years. By using multiple

regression analysis as the research method, the results shown that corporate

governance mechanisms, namely, board of commisioner composition and size, and also

audit committee existence influenced earnings management of public banks companies

which have been detected by using specific accrual model from Beaver and Engel

(1996). These results mean those mechanisms done by the company have succeeded to

minimize the earnings mangement practice. Therefore, based on these results we can

conclude that corporate governance mechanisms have worked effectively to increase

company’s performance.

Keywords: corporate governance, board of commisioner, audit committee, earnings

management

PENDAHULUAN

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan

kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka

peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan

perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep

ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus

menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan

nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang

saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya

dengan benar. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif

demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan

hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan

stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya

(FCGI, 2003).

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan

industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAAR minimum. Bank

Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu

bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu,

manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan

mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na’im, 2001,

dan Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na’im (2001), Rahmawati (2006),

dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia

melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. Setiawati dan Na’im

(2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen

dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan

merupakan industri “kepercayaan”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Komposisi Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen

laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya

dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi

bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada

dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan

direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai

dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001

adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor

efektifitas pelaksanaan good corporate governance.

Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil

yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel yang

menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki

perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993)

Komite Audit dan Manajemen Laba

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit

merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite

audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris

dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat

Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurangkurangnya

tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal

dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris

tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua

komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal

dari pihak eksternal yang independen.

Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba

Selain penelitian diatas, maka perlu dilakukan pengujian juga terhadap ukuran

perusahaan dan pengaruhnya terhadap manajemen laba. Perusahaan yang besar lebih

diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan

pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya

lebih akurat. Peasnell, Pope, dan Young (1998) menunjukkan adanya hubungan negatif

antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Dengan ini disimpulkan

bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang

lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang

terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Teknik pengambilan

sampel dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel

yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang

digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1.      Perusahaan perbankan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Jakarta

selama periode 2000-2004

2.      Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31

Desember 2000-2004 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).

3.      Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi

periode 31 Desember 2000-2004), baik data mengenai corporate governance

perusahaan dan data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba

Variabel dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

•          Komposisi dewan komisaris, yaitu persentase jumlah dewan komisaris

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan

komisaris perusahaan sampel.

•          Ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang

berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel.

•          Keberadaan komite audit, merupakan variabel dummy, bila perusahaan sampel

memiliki komite audit maka dinilai 1, dan jika sebaliknya maka dinilai 0.

•          Ukuran perusahaan diukur dari jumlah total asset perusahaan sampel.

•          Manajemen laba diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model

akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Model tersebut dituliskan sebagai berikut: NDA_it CO_it LOAN_it NPA_it NPA_itit β += β + β +β + β Δ + ε 10 2 3 4 +1

Dimana:

COit : loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan)

LOANit : loans outstanding ( pinjaman yang beredar)

NPAit : non performing assets (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari

aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya

digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar,

(c) diragukan, dan (d) macet.

ΔNPAit+1 : selisih non performing assets t+1 dengan non performing assets t

NDAit : akrual non kelolaan

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam

penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian

yang dilakukan diantaranya: (1) menguji normalitas data dengan melakukan one sample

Kolmogorov Smirnov, (2) menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser,

(3) menguji multikolinearitas dengan melihat tolerance value dan variance inflation

factor (VIF), (4) menguji autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson

(statistik-d).

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah dilakukan pengujian

atas data-data terkait manajemen laba perusahaan perbankan, mengingat data akrual

kelolaan yang merupakan variabel dependen dalam model yang diuji diperoleh setelah

koefisien model Beaver dan Engel (1996) diperoleh (lihat persamaan 1). Setelah

diperoleh nilai koefisien masing-masing dari variabel dalam model tersebut, maka

langkah selanjutnya adalah mencari nilai akrual kelolaan, dengan mengurangkan nilai

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan nilai akrual non kelolaan yang

diperoleh dengan memasukkan data masing-masing sampel ke dalam model.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata akrual diskresioner

untuk perusahaan perbankan adalah sebesar 0,0005 dan angka ini nilainya positif. Hal

tersebut menandakan bahwa pada periode tahun 2000-2004 perusahaan perbankan di

Indonesia melakukan tindak manajemen laba dengan pola memaksimalkan labanya.

Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui pula bahwa rata-rata perusahaan perbankan

Indonesia memiliki komposisi dewan komisaris yang merupakan persentase komisaris

independen terhadap jumlah dewan komisaris seluruhnya dalam satu perusahaan adalah

sebesar 28 persen, hal ini berarti tidak sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh

BAPEPAM dan BEJ yang menyatakan bahwa setidaknya dalam satu perusahaan

memiliki komposisi dewan komisaris independen yang mewakili pemegang saham non

pengendali sebesar 30 persen dari total keseluruhan dewan komisaris.

Pengujian Asumsi Klasik

Dalam pengujian normalitas variabel komite audit tidak diuji, karena merupakan

variabel dummy sehingga tidak bisa dilakukan pengujian normalitas. Hasil uji

normalitas menunjukkan bahwa variabel komposisi dewan komisaris (0,006), ukuran

dewan komisaris (0,001), dan ukuran perusahaan (0,000) tidak berdistribusi normal. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik dan valid maka langkah

pengobatan dilakukan dengan mentransformasi data mentah ke dalam bentuk logaritma

natural dari masing-masing data yang akan diuji (Ghozali, 2005). Hasil pengujian

normalitas setelah pengobatan menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris

(0,429), ukuran dewan komisaris (0,055), dan ukuran perusahaan (0,082) berdistribusi

normal.

Pengujian Hipotesis

Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dalam menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pengujian terhadap normalitas data di depan telah dijelaskan bahwa untuk mengatasi distribusi variabel residual yang tida k normal maka dilakukan transformasi terhadap data ke dalam bentuk logaritma natural (Ghozali, 2005), sehingga setelah mengalami perubahan tersebut maka model penelitian berubah menjadi: L_nDA_it L_nKDK L_nUDK KKA L_nUKP _itt α += β + β + β + β + ε

Dari hasil pengujian tersebut diketahui variabel komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan (0,067) akan terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan, berarti makin banyak komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dengan makin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan corporate

governance terhadap tindak manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Dari

hasil pengujian regresi linear berganda ditemukan bahwa secara individual, komposisi

dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan.

Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance yang diajukan melalui

keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak

manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Selain itu disimpulkan pula

bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba

perusahaan perbankan. Sama dengan hipotesis sebelumnya, mekanisme corporate

governance ini bisa mengurangi praktik manajemen laba di dalam pengelolaan

manajemen perusahaan perbankan. Untuk itu dewan komisaris yang lebih sedikit

jumlahnya lebih efektif dalam mengurangi tindak manipulasi laba, karena jumlah

personel yang sedikit dalam badan ini dapat menghambat munculnya masalah keagenan

yang bila dibiarkan akan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen

untuk melakukan manajemen laba.

SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu variabel corporate governance

diwakilkan oleh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan

komite audit. Ketiga variabel ini kurang dapat mengukur secara komprehensif praktik

corporate governance dalam perusahaan, sehingga perlu adanya indeks tertentu yang

mencerminkan praktik corporate governance secara lebih tepat. Selain itu karakteristik

komisaris independen dan komite audit secara spesifik tidak disertakan, misalnya

kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman komisaris independen dan

komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin Sutawinangun, dan M Doddy

Kusadrianto. 2004. Review of Corporate Governance in Asia: Corporate

Governance in Indonesia. Forum for Corporate Governance in Indonesia

Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Kep-29/PM/2004. Pembentukan dan Pedoman

Kerja Komite Audit

___________________________. 2004. Kep-45/PM/2004. Direksi dan Komisaris

Emiten dan Perusahaan Publik

Bank Indonesia. 1998. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif

______________. 2004. Booklet Perbankan Indonesia. Direktorat Perizinan dan

Informasi Perbankan

Beasley, Mark S., 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of

Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review

Volume 71, No 4, Oktober: 443-465

Beaver, H. William, and Ellen E. Engel. 1996. Discretionary Behavior with Respect to

Allowances for Loan Losses and the Behavior of Security Prices. Journal of

Accounting & Economics Volume 22. Agustus- Desember: 177-206

Boediono, Gideon SB., 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate

Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis

Jalur. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo

tanggal 15 - 16 September 2005

Bursa Efek Jakarta, 2001, Kep-339/BEJ/07-2001. Ketentuan Umum Pencatatan Efek

Bersifat Ekuitas di Bursa

_______________, 2001, Kep-315/BEJ/07-2001. Ketentuan Umum Pencatatan Efek

Bersifat Ekuitas di Bursa

_______________, 2001, SE-008/BEJ/12-2001. Tata Cara Pemilihan Komisaris

Independen

_______________, 2001, SE-008/BEJ/12-2001. Keanggotaan Komite Audit

Carcello, Joseph V., Carl W. Hollingsworth, April Klein, and Terry L. Neal. 2006.

Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance

Mechanisms, and Earnings Management. Available on-line at www.ssrn.com

Etika dan Bisnis

Nama : Anggi Ayudia Larasati
NPM  : 11213005
Kelas: 4EA25

ETIKA BISNIS DALAM AJARAN ISLAM DAN BARAT

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah acode or set of principles which people live (kaedah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

   1.      Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.

   2.      Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.

   3.      Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

   4.      Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.

   5.      Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

Berikut ini ada 5 ketentuan umum etika berbisnis dalam Islam :

   1.      Kesatuan (Tauhid/Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh

   2.      Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

   3.      Kehendak Bebas (FreeWill)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

   4.      Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertaggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

   5.      Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Sumber : http://putfatma.blogspot.co.id/2015/11/perspektif-etika-bisnis-dalam-ajaran.html

Etika dan Bisnis

Nama   : Anggi Ayudia Larasati
NPM    : 11213005
Kelas  : 4EA25

CONTOH ETIKA MORAL DALAM ETIKA DAN BISNIS

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata ‘moral’ yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata ‘etika’, maka secara etimologis, kata ’etika’ sama dengan kata ‘moral’ karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan,adat. Dengan kata lain, kalau arti kata ’moral’ sama dengan kata ‘etika’, maka rumusan arti kata ‘moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin.

Beberapa contoh dari etika moral dalam etika bisnis :

1.      Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

2.      Menerapkan konsep “Pembangunan Berkelanjut

3.      Melakukan persainga bisnis secara sehat

4.      Mampu menyataka yang benar itu benar

5.      Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati

6.      Pengendalian diri pelaku bisnis dan pihak terkait mampu mengendalikan diri mereka masing – masing agar tidak menerima apapun dari siapapun

7.      Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang ambing dari pesatnya ilmu teknologi dan informasi

Sumber :

http://chipachupz.blogspot.co.id/2013/10/etika-moral-dan-moralitas_2279.html

http://adiietdit.blogspot.co.id/2011/12/tugas-2.html

Bahasa Indonesia

Nama   : Anggi Ayudia Larasati

NPM   : 11213005

Kelas   : 3EA25

MASALAH KEMACETAN DI JAKARTA

Latar belakang

Kemacetan lalu lintas sangat sulit untuk dihilangkan, paling tidak hanya dapat dikurangi kepadatannya. Hal ini disebabkan karena kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya. Letak geografis suatu daerah salah satunya.Untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kemacetan lalu lintas perlu kita ketahui terlebih dahulu hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas, apa dampak negatif yang timbul akibatnya dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan bersama agar dapat mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas tersebut. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta.

Penyebab kemacetan di yang biasa terjadi di Ibu Kota (DKI Jakarta) :

           1.      Ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.

           2.      Moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.

           3.      Yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.

           4.      Karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan.

           5.      Karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass.

           6.      Angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.

           7.      Yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol.

           8.      Yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.

           9.      Terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko.

Solusi

Guna mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas kendaraan bermotor perlu ditempuh berbagai upaya (program aksi), utamanya:

1.      Menerapkan manajemen lalu lintas (traffic management) yang tepat dan efektif.

Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi:

a)      Kegiatan perencanaan lalu lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

b)      Kegiatan pengaturan lalu lintas

Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi: penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan minimum dan maximum, larangan atau perintah penggunaan jalan bagi pemakai jalan.

2.      Menyediakan dan mengoperasikan angkutan massal/umum perkotaan yang berkapasitas mencukupi dan dikelola secara profesional.

3.      Membangun ketersediaan prasarana perkotaan yang berkapasitas yang mampu melayani lalu lintas secara lancar.

4.      Menerapkan strategi kebijakan transportasi perkotaan yang komprehensif, akomodatif dan berwawasan masa depan.

Sumber: 

http://sharp-cherryblossom.blogspot.co.id/2014/05/makalah-masalah-kemacetan-dan-solusi.html